April Mop bukan Sekedar Guyon

Kisah Sadis Pembantaian Umat Islam di Balik April Mop

Sabtu, April 2017

Setiap 1 April, di beberapa negara biasanya merayakan April Mop. Beberapa orang meyakini hari itu semua penipuan seolah-olah dilegalkan. Tapi tahukah Anda, dari mana asal usul April Mop ini?
Dari laman Wikipedia , April Mop atau dikenal dengan April Fools' Day yang dirayakan 1 April, sebagai hari di mana orang-orang boleh berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain. Tanpa dianggap bersalah.
Hari ini ditandai dengan tipu-menipu dan lelucon lainnya terhadap keluarga, musuh, teman, bahkan tetangga dengan tujuan mempermalukan orang-orang yang mudah ditipu. Di beberapa negara seperti Inggris dan Australia serta Afrika Selatan, lelucon hanya boleh dilakukan sampai siang atau sebelum siang hari.
Seseorang yang memainkan trik setelah tengah hari disebut sebagai "April Mop". Namun di tempat lain seperti Kanada, Prancis, Irlandia, Italia, Rusia, Belanda, dan Amerika Serikat lelucon bebas dimainkan sepanjang hari. Hari itu juga banyak diperingati di internet.
Para sejarawan mengklaim, April Mop sebenarnya adalah sebuah perayaan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara Spanyol yang dilakukan lewat cara-cara penipuan. Karena alasan itulah, mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan walau dibungkus dengan dalih sekadar hiburan atau keisengan belaka.
Sejak dibebaskan Islam pada abad kedelapan masehi oleh Panglima Thariq bin Ziyad, Spanyol menjadi negeri yang makmur. Islam saat itu berkembang hingga Prancis Selatan.
Beberapa kota seperti Carcassone, Nimes, Bordeaux, Lyon, Poitou, Tours, penduduknya dengan sukarela memeluk agama Islam. Hal ini jelas merisaukan beberapa negara tetangga di Spanyol. Akhirnya mereka menemukan cara untuk menaklukkan Islam, yakni dengan melemahkan iman mereka melalui jalan serangan pemikiran dan budaya.
Mereka mengirimkan alkohol ke wilayah Spanyol. Musik diperdengarkan untuk membujuk kaum mudanya agar lebih suka bernyanyi dan menari daripada membaca Alquran. Mereka juga mengirimkan sejumlah ulama palsu untuk meniup-niupkan perpecahan ke dalam tubuh umat Islam Spanyol. Lama-kelamaan upaya ini membuahkan hasil.
Akhirnya Spanyol pun jatuh dan bisa dikuasai pasukan kiriman Kerajaan Spanyol yang tersingkir. Penyerangan yang dilakukan dengan kejam tanpa mengenal peri kemanusiaan. Tidak hanya pasukan Islam yang dibantai, tetapi juga penduduk sipil, wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua. Satu per satu daerah di Spanyol jatuh.
Tragedi ini bertepatan dengan tanggal 1 April. Inilah yang kemudian diperingati setiap 1 April sebagai April Mop (The April’s Fool Day).
Namun beberapa sejarawan juga menulis asal usul April Mop ini terjadi pada 1582. Saat itu Paus Gregorius XIII memerintahkan penggantian kalender Julian. Tradisi populer menceritakan beberapa orang Eropa tidak mengetahui perubahan tersebut dan terus merayakan Tahun Baru pada 1 April dari kalender Julian sebelumnya.
Selain ulama kontemporer seperti Qardhawi, ulama salafi juga tak ketinggalan ikut mengecam umat Islam yang ikut-ikutan budaya April Mop tersebut. Seperti difatwakan Mufti Arab Saudi, Muhammad ibnu Shalih ibnu Utsaimin mengatakan, haram hukumnya berbohong walau hanya untuk tujuan kelakar.
"Saya ingin mengingatkan saudara saya umat Islam agar menghindarkan diri dari apa yang dilakukan sebahagian manusia yang tidak cerdik seperti April Fool . Pembohongan seperti ini yang diambil dari orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan orang kuffar," jelas Utsaimin dalam laman resminya.
Demikian juga Fatwa Mufti Arab Saudi, Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang melarang keras umat Islam untuk mengikuti tradisi April Mop.
"April Mop diimpor dari kebiasaan batil dan bukan termasuk amalan kaum Muslimin. Berbohong itu jelas tidak boleh, tidak di bulan April, tidak pula di bulan lain."
Dari aspek kemaslahatannya, berbohong walau dengan tujuan bercanda juga memiliki mudharat. Orang menjadi tidak percaya apakah itu berita yang benar atau hanya sebuah kebohongan. Seperti tsunami yang terjadi di Hawai pada 1 April 1946 silam
Media massa setempat mengeluarkan peringatan akan adanya tsunami kepada warga setempat. Namun dianggap sebagai berita hoax di hari April Mop. Akhirnya, tsunami menghantam pulau tersebut*
"Allah mengharamkan dan melarang dusta, serta mengancam para pendusta, maka tidak boleh berdusta di semua waktu," tegas Utsaimin dalam laman resminya.
*April Mop* Kebiasaan Batil Bukan Amalan Kaum Muslimin

Sita Rp4,7 Miliar, Mabes Polri Periksa Anggota Polda Sumsel Terkait Suap

Sita Rp4,7 Miliar, Mabes Polri Periksa Divisi Propam Mabes Polri memeriksa sejumlah anggota Polda Sumsel, Jumat (31/3/2017) terkait seleksi penerimaan Seleksi Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2017. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafly Amar/

sumber :SINDOnews

PALEMBANG - Divisi Propam Mabes Polri memeriksa sejumlah anggota Polda Sumsel, terkait seleksi penerimaan Seleksi Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2017.
Informasi yang berhasil dihimpun, Tim Propam Mabes Polri menyita uang sebesar Rp4,7 miliar yang diduga terkait dengan dugaan suap rekrutmen anggota Polri.
Adapun, perwira menengah (pamen) dan bintara yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) saat ini masih diperiksa. Belum diketahui rinci mengenai kasus dugaan suap ini.
"Iya benar sekarang sedang diperiksa Propam (Mabes Polri)," ungkap Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Ahmad, saat dikonfirmasi Koran SINDO melalui ponselnya, Jumat (31/3/2017).
Hanya saja, mantan Kapolda Banten ini enggan merinci permasalahan pemeriksaan dan jumlah anggota serta nama anggota yang diperiksa Propam Mabes Polri.
Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, mengungkapkan, pemeriksaan yang dilakukan Propam Mabes Polri terkait tes kesehatan pada penerimaan SIPSS T.A 2017.
"Ya, ada yang komplain tentang tes kesehatan saat penerimaan SIPSS," ujar mantan Kakorlantas Mabes Polri ini kepada KORAN SINDO,
Dijelaskan jenderal bintang dua ini, karena proses sudah selesai dengan melibatkan pengawas internal maupun eksternal ini dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Sekarang tim Propam Mabes Polri sedang memeriksa beberapa orang terkait SOP-nya," kata dia.

Remisi Nyepi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 531 narapidana (napi) dari seluruh Indonesia di Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 tahun ini. Dari 531 napi yang mendapatkan remisi, 67 diantaranya merupakan napi koruptor yang berada di lembaga pemasyarakata (lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
"Ada 67 orang napi (terkait kasus korupsi), yang mendapat remisi terkait PP 99 tahun 2012," kata Kasubag Publikasi, Humas DitjenPAS, Syarpani kepada Republika.co.id, Selasa (28/3).
Ia mengatakan ke 67 napi terkait kasus korupsi tersebut semua berada di Lapas Sukamiskin. Salah satu napi terkait kasus korupsi di Sukamiskin yang ikut merayakan Hari Raya Nyepi adalah mantan Menteri ESDM, Jero Wacik.
Namun Syarpani enggan merinci apakah Jero bagian dari yang mendapatkan remisi Nyepi tersebut. Dari 531 seluruh napi yang mendapatkan remisi Nyepi tahun ini lima orang diantaranya akan langsung bebas, sedangkan 526 orang napi lain masih menjalani sisa masa hukuman.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, I Wayan K. Dusak sebelumnya mengatakan Pemberian Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada Narapidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah menjadi PP Nomor 99 Tahun 2012; serta Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
"Remisi di Hari Raya Nyepi tahun 2017 ini merupakan hal yang di nantikan oleh Narapidana yang beragama Hindu di seluruh Indonesia," katanya.
Remisi Khusus Hari Raya Nyepi diberikan kepada narapidana beragama Hindu, yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Diantaranya adalah persyaratan telah menjalani pidana minimal enam bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lapas/Rutan.
Total jumlah napi yang mendapat remisi Nyepi sejumlah 531 orang narapidana dari total 1.175 orang Narapidana beragama Hindu di seluruh Indonesia. Sedangkan penghuni Lapas dan Rutan di Seluruh Indonesia per tanggal 23 Maret 2017 adalah 213.810 orang, dengan rincian Narapidana sebanyak 147.092 orang dan Tahanan sebanyak 66.718 orang.

Banyak Pengungsi Muslim Putuskan Pindah Agama

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Banyak pengungsi muslim yang memutuskan untuk berpindah agama demi memperoleh keselamatan di negara yang mereka datangi. Salah satunya pengungsi muslim asal Suriah, Ibrahim Ali (57).
Ali tidak pernah membayangkan bahwa ketika ia melarikan diri ke Libanon untuk mencari perlindungan dari perang ia akan berakhir dengan meninggalkan keyakinannya dahulu dan menjadi pemeluk Kristen. Ali tidak sendirian.
Ratusan pengungsi Muslim yang tinggal di Lebanon juga telah memutuskan menjadi pemeluk Kristen pada tahun lalu. Jumlah pengungsi Suriah yang berada di Libanon terus bertambah. Alasan pengungsi muslim ini pindah agama untuk mendapatkan keuntungan dari bantuan dermawan yang didistribusikan oleh badan amal Kristen.
Nantinya badan amal ini akan membantu aplikasi suaka mereka ke Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan negara lain. Ali melarikan diri rumahnya di pedesaan Aleppo ke Lebanon tak lama setelah perang dimulai pada tahun 2011.
Dia meninggalkan istri dan tujuh anaknya dengan harapan dapat membawa mereka pergi setelah ia memperoleh uang. Setelah tiga tahun bekerja sebagai pembersih jalanan di Libanon ia memutuskan untuk keluar.
Namun perusahaan menolak membayar upah Ali sebesar 10 ribu USD. Sebagai pengungsi ia tidak punya pilihan. Ali tidak bisa kembali ke Aleppo karena adanya konflik. Akibatnya ia terpaksa menjadi pegemis di jalanan.
Pada saat inilah Ali mendatangi gereja yang membagikan paket makanan untuk pengungsi. Pihak gereja menawarkan tempat tidur, makanan dan uang saku bulanan. Tetapi dengan syarat Ali harus menghadiri kelas Alkitab mingguan.
"Hampir semua orang yang menghadiri kelas adalah Muslim. Sebagian besar pengungsi Suriah dan Irak ,” ujar Ali seperti dilansir telegraph.co.uk , Senin (30/1).
Akhirnya Ali dan rekan-rekanya di Baptis dan diberi nama baru. Menurut Ali, banyak orang yang melakukannya untuk sampai ke Eropa, Amerika Serikat dan Kanada. Sementara ia berencana untuk tinggal di Lebanon. Pengungsi akan melakukan apa saja demi keamanan mereka dan keluarga.
Pengungsi lainnya, Alia al-Haji (29) juga memutuskan untuk menghadiri kelas alkitab mingguan bersama suami dan tiga anaknya. Ia mengaku mengalami kesulitan hidup di Libanon sebegai pengungsi. Saat anaknya sakit ia tidak mampu berobat dan suaminya tidak diizinkan untuk bekerja. Setelah dibaptis, ia berencana untuk mengajukan permohonan suaka ke Kanada.

Rep: Marniati / Red: Bilal Ramadhan

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Tolak Sosialiasi Amdal Reklamasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menolak sosialisasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) reklamasi Pulau G yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan PT Muara Wisesa. Rencananya sosialisasi tersebut akan dilakukan pada Selasa (31/1) besok di Kelurahan Pluit, Jakarta Utara.
"Kami berpendapat sosialisasi yang akan dilakukan adalah bentuk upaya untuk memaksakan kehendak pengembang agar pembangunan reklamasi Pulau G dapat dilanjutkan. Kami juga memprotes tindakan Pemda DKI Jakarta melalui Kelurahan pluit yang justru memfasilitasi kegiatan tersebut," kata Tigor Hutapea perwakilan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Ahad (29/1).
Tigor mengatakan, pihaknya mempertanyakan mengapa hasil pengawasan dan perkembangan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada PT Muara Wisesa tidak pernah dipublikasiukan.
Ia menegaskan pembangunan Pulau G yang telah dihentikan melalui sanksi administratif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan moratorium dari pemerintah jelas nyata telah merugikan kehidupan nelayan, merusak lingkungan hidup teluk Jakarta, memperparah rob, mengganggu operasional PLTU Muara Karang, menyebabkan konflik di wilayah pengambilan material pasir dan dilakukan dengan cara tindakan korupsi.
Sehingga, kata Tigor, sudah seharusnya pembangunan Pulau G dan pulau-pulau lainnya dihentikan. Ia melanjutkan, tindakan yang dilakukan PT Muara Wisesa dan Pemda DKI dinilai bertentangan dengan pesan Presiden Joko Widodo agar reklamasi tidak diatur oleh pengembang, memerhatikan kehidupan nelayan, dan tidak merusak lingkungan. Apabila sosialisasi ini tetap dilanjutkan, kata Tigor, maka PT Muara Wisesa merupakan pengembang tidak patuh pemerintah.
"Tindakan Pemda DKI yang memfasilitasi sosialisasi kami nilai sebagai tindakan melawan pemerintah pusat yang telah memutus melakukan moratorium terhadap pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Sikap diam dan tidak terbuka KLHK pun kami anggap sebagai sikap yang bersebrangan dengan fungsi KLHK sebagai garda terdepan dalam perlindungan lingkungan hidup," ujarnya.
Tigor mengatakan, Koalisi menilai ini merupakan persengkongkolan pemerintah DKI dan pengembang melanjutkan kegiatan yang jelas merugikan masyarakat dan lingkungan hidup serta hanya demi keuntungan segelintir orang.
Selain itu, Tigor menambahkan, rencana sosialisasi ini bermasalahan, sebab hingga saat ini belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Teluk Jakarta yang komprehensif dan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi syarat untuk menentukan pembangunan di Teluk Jakarta. Proses moratorium berupa pembahasan perencanaan ruang dan lingkungan hidup juga masih di bahas di Bappenas.
Tigor mengatakan, kepentingan reklamasi bukan untuk kepentingan publik karena hanya menguntungkan pengusaha. Rencana sosialisasi pun, kata dia, tanpa melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki wewenang terhadap pesisir dan nelayan.
Selain itu, juga tidak adanya keterlibatan perempuan dalam rencana sosialisasi yang menjadi salah satu korban paling rentan dari pembangunan reklamasi. Tigor mengatakan, sosialisasi juga tidak melibatkan lembaga pemerhati lingkungan dan lembaga lain yang menolak reklamasi.
"Atas dasar itu maka kami koalisi selamatkan teluk Jakarta menolak rencana sosialisasi amdal pembangunan Pulau G dan menuntut agar KLHK dan KKP mengeluarkan putusan untuk menghentikan pembangunan reklamasi Pulau G dan pulau-pulau lainnya," katanya.